Ibu kota Myanmar Naypyidaw Membuat Junta Jauh dari Rakyat

Demonstrasi biksu Buddha dan warga, aksi brutal tentara, serta pertumpahan darah mengguncang Yangon, kota terbesar Myanmar. Namun, junta Myanmar yang bertanggung jawab atas semua aksi itu tak merasakan langsung kegetiran itu. Mereka berada di ibu kota Myanmar yang baru, jauh dari Yangon.

Pada akhir tahun 2005, junta Myanmar mengejutkan dunia ketika mereka memutuskan memindahkan ibu kota pemerintahan dari Yangon—sebelumnya Rangoon—ke Naypyidaw, sejauh 400 kilometer ke utara. Kota ini praktis dibangun baru di tengah hutan belantara.

Mengapa para jenderal yang sudah tertutup itu kian mengasingkan diri ke kota yang berdebu dan senyap itu? Dengan blok-blok apartemen dan gedung-gedung kementerian yang tak berkarakter. Dengan jalan raya delapan lajur yang nyaris kosong pemakai itu.

Pengamat mengatakan, para pemimpin junta percaya takhayul sehingga memilih pindah setelah mendapat masukan ahli nujum. Ada yang mengatakan, junta mengkhawatirkan sebuah serangan militer AS. Teori lain menyebutkan mereka sekadar mengikuti sebuah tradisi Myanmar saat era dinasti yang gemar memindahkan ibu kota.

“Ada banyak alasan mereka membangun itu,” kata David Mathieson, seorang konsultan Myanmar untuk Human Rights Watch. “Satu alasan adalah kesombongan. Lainnya adalah kekhawatiran keamanan. Mereka ingin menjauhkan diri mereka dari Yangon,” ujarnya.

“Ada dugaan mereka menginginkan privasi untuk menikmati otoritarianisme mereka. Kalau ada kerusuhan, itu terjadi di tempat lain. Ibu kota akan selalu tenang.”

Puluhan ribu biksu dan aktivis politik turun ke jalan di Yangon dan kota-kota lain, menolak kenaikan harga BBM yang mencapai 500 persen. Demonstrasi antijunta terbesar dalam hampir 20 tahun.

Junta yang brutal menewaskan sedikitnya 13 orang. Jumlah ini mungkin lebih banyak. Mereka menggerebek biara-biara dan menahan ratusan orang yang nasibnya belum diketahui.

Dunia telah menyuarakan protes, kemarahan, dan kecaman. Namun, tak seorang pun tahu apakah junta mendengar semua itu di Naypyidaw.

“Kami tidak tahu bagaimana mereka menerima laporan apa yang terjadi di Yangon dan kota-kota lain pada beberapa hari ini,” kata seorang diplomat Inggris. “Anda tidak bisa meremehkan bagaimana terisolasinya mereka di Naypyidaw,” ujarnya.

Utusan khusus PBB Ibrahim Gambari berada di ibu kota itu hari Minggu guna bertemu dengan para pemimpin junta membahas krisis.

Nama kota bekas para penebang kayu itu, Naypyidaw, mempunyai arti “tempat tinggal para raja”. Pegawai negeri yang pertama diperintahkan pindah dari Yangon pada dini hari 7 November 2005. Dengan bus mereka pindah ke ke kota terpencil, yang ketika itu hanya memiliki sedikit fasilitas umum. Tak ada sarana berhubungan dengan dunia luar.

Pada Maret 2007, menurut BBC, pertama kalinya ibu kota baru itu diperlihatkan pada dunia. Begitu mendekati Naypyidaw, telihat jalan lebar delapan lajur yang mulus, tetapi sepi pemakai. Berbeda dengan jalan-jalan Myanmar yang sesak dan usang.

Pembangunan Naypyidaw terus dilakukan. Sebagian besar dengan tenaga kasar. Apartemen-apartemen masih dibangun bagi semua pegawai negeri yang pindah dari Yangon. Listrik dan air dapat diandalkan. Namun, banyak pegawai negeri menolak membawa keluarga mereka.

Militer telah membangun sebuah kompleks yang mirip benteng di sebelah timur kota. Di situlah pemimpin junta, Jenderal Than Shwe, tinggal.

Kota ini, menurut AFP, telah berubah dibanding saat para pegawai negeri tiba. Naypyidaw kini tempat tinggal lebih dari 900.000 orang, dengan zona kementerian, perumahan, militer, dan hotel yang terletak di kawasan seluas 7.000 km persegi.

Malam hari, balai kota dan gedung pemerintah lain bermandikan cahaya kuning, hijau, dan merah. Sebuah gedung parlemen sedang dibangun, padahal gedung di Yangon tak pernah digunakan dalam 20 tahun.

Pembangunan Naypyidaw berbiaya 300 juta dollar AS (sekitar Rp 2,85 triliun). Dan, pemindahan seluruh alat kerja pemerintah ke Naypyidaw banyak menyedot dana publik.

Dana Moneter Internasional memperkirakan Myanmar membelanjakan satu atau dua persen dari produk domestik kotor (GDP) atau antara 122 dan 244 juta dollar AS per tahunnya saat pemindahan ke Naypyidaw dalam tahun-tahun terakhir. Namun, beberapa pengamat memperkirakan biayanya jauh lebih tinggi.

“Pemindahan itu juga punya arti simbolis,” kata Mathieson. “Ibu kota baru itu akan memberi mereka sebuah era baru pemerintahan militer.” Naypyidaw juga melambangkan jauhnya junta dari rakyatnya. (AFP/DI/Kompas)

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: