Menteri Perkeretaapian Pakistan Sheikh Rashid, yang termasuk rekan dekat Musharraf, menegaskan, ledakan bom itu sangat jelas bom bunuh diri meski tidak tahu target serangan yang sebenarnya. Ledakan bom terjadi tepat di pos pemeriksaan polisi yang terletak 1 kilometer dari markas besar (mabes) Angkatan Bersenjata. Di mabes itu—pada saat bersamaan—Musharraf bertemu para pejabat pemerintahan membahas kondisi keamanan di Pakistan.

Salah satu topik yang dibahas adalah serangan atau upaya percobaan pembunuhan yang terjadi ketika pawai kedatangan mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto. Meski ledakan bom terjadi dekat mabes militer, menurut juru bicara pemerintah, Rashid Qureshi, Musharraf tetap aman berada dalam kompleks mabes.

Kepala Kepolisian Rawalpindi Saud Aziz mengatakan, tiga polisi dan empat pejalan kaki tewas akibat ledakan bom. Peledak bom itu, kata Aziz, awalnya tampak memaksa ingin melewati pemeriksaan keamanan. “Tetapi, kami berhasil menghentikan pelaku dan akhirnya dia meledakkan dirinya sendiri,” ujarnya.

Seorang polisi, Mohammad Tahir, menuturkan, pelaku bom bunuh diri itu tengah berjalan kaki saat diberhentikan oleh polisi di pos pemeriksaan yang juga ada di dekat kantor kepala staf gabungan militer Pakistan. “Lalu tiba-tiba dia meledakkan dirinya sendiri. Rupanya bom direkatkan pada tubuhnya,” ujarnya.

Meski ledakan itu terjadi dekat mabes militer, pihak Departemen Dalam Negeri menyangkal bahwa ledakan bom itu memang berniat menyerang militer. “Jelas terlihat serangan bom itu sengaja berniat menyerang polisi,” kata juru bicara Depdagri Javed Cheema.

Pasukan penjinak bom menemukan potongan kepala tersangka pelaku di lokasi ledakan bom. Menurut perkiraan, dari hasil pengamatan, pelaku diperkirakan berusia 19 hingga 23 tahun.

Ledakan bom bunuh diri yang terjadi kali ini akhirnya membuat pemerintahan Musharraf menyadari kebenaran tiga laporan yang menyebutkan, paling tidak ada tiga pelaku bom bunuh diri yang berhasil masuk kawasan Rawalpindi dan Islamabad dalam beberapa hari terakhir. Sebelum ledakan bom, Selasa, dua ledakan bom bunuh diri juga telah terjadi di Rawalpindi, 4 September lalu. Akibatnya, 25 orang tewas. Mayoritas korban tewas adalah karyawan badan intelijen yang hendak berangkat kerja menggunakan bus angkutan umum.

Serangkaian serangan dan bom bunuh diri mendera Pakistan sejak pasukan Pemerintah Pakistan menyerbu Masjid Merah yang dianggap dikuasai kelompok yang pro-Taliban, Juli lalu. Meski ledakan bom di Rawalpindi itu ditegaskan Cheema tidak dengan sengaja menyasar Musharraf, banyak pihak meyakini sebaliknya. Apalagi mengingat Musharraf telah berhasil luput dari upaya percobaan pembunuhan setidaknya sebanyak tiga kali.

Seperti yang terjadi bulan Juli lalu, saat pesawat Musharraf terbakar setelah lepas landas dari Rawalpindi. Selain itu, dia juga lolos dari dua ledakan bom di Rawalpindi, Desember 2003. Pemerintah selama ini menduga jaringan Al Qaeda “bermain” di Pakistan, terutama saat ledakan bom yang menyasar Bhutto.

Selama ini Musharraf dikenal sebagai rekan setia pemerintahan AS, terutama dalam kampanye menumpas terorisme. Salah satu upaya menanggulangi gejolak kekerasan di Pakistan, pasukan pemerintah berusaha menjaga gencatan senjata dengan kelompok bersenjata di perbukitan Swat.

Boleh pulang

Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah untuk memperbolehkan mantan PM Nawaz Sharif pulang ke Pakistan karena deportasi September lalu dinilai telah melanggar hasil keputusan sidang sebelumnya. Ratusan pendukung Sharif menyambut gembira mendengar hasil keputusan Ketua MA Iftikhar Muhammad Chaudhry itu. Chaudhry juga menuding PM Shaukat Aziz sebagai orang yang memerintahkan Sharif dideportasi ke Arab Saudi, 10 September lalu.

Sebelumnya, dalam persidangan, Chaudhry sempat mengekspresikan kemarahan karena PM Aziz dinilai melanggar perintah pengadilan. Keputusan MA itu sudah diduga akan terjadi mengingat hubungan Musharraf dan MA tidak mulus karena Musharraf pernah memecat Chaudhry, tetapi batal karena memicu protes massal.

Rencananya Sharif akan kembali ke Pakistan, November. Sharif, yang selama ini mengasingkan diri di Inggris dan Arab Saudi sejak tahun 1999, digulingkan oleh Musharraf pada Oktober 1999. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

Kompas – Myanmar yang dijuluki Negeri Seribu Pagoda, simbol perdamaian dan kebersahajaan, ternyata jauh panggang dari api. Negeri ini sejak lama telah dibajak oleh kelompok orang-orang bengis dan serakah.

Perdamaian dan keheningan telah lenyap. Selama lebih dari 45 tahun rakyat hidup dalam ketakutan dan kepatuhan di bawah bayang-bayang teror negara.

Di Negeri Seribu Pagoda yang berpenduduk 53 juta jiwa ini, dengan 89 persen menganut agama Buddha, hampir tak ada gerak-gerik warga yang luput dari pengamatan polisi rahasia. Baik di tempat kerja maupun di kampus dan kuil. Pola rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), warisan tentara fasisme Jepang, termasuk salah satu mata dan telinga polisi rahasia.

Teror rezim militer Myanmar berhasil membelenggu rakyatnya hingga mirip terpidana. Mengubah negeri para biksu menjadi penjara raksasa. Kerja rodi adalah hal lumrah dan dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi, seperti halnya tanam paksa yang diberlakukan terhadap petani agar produksi tetap terjamin.

Teror dan penindasan mendorong ratusan ribu warga meninggalkan Myanmar. Sebagian memilih tinggal di kamp-kamp pengungsi yang tidak layak huni di perbatasan Banglades dan Thailand. Namun, di sini mereka bebas dari rasa takut dan kerja paksa.

Terapi krematorium

Di Banglades tercatat lebih kurang 200.000 umat Muslim asal Myanmar berstatus pengungsi. Di Thailand jumlahnya hampir, di luar 2 juta warga Myanmar yang bekerja secara legal atau ilegal.

Tragedi kemanusiaan di Myanmar sudah berlangsung dua generasi. Tidak seorang pun dapat memastikan kapan akan berakhir. Kecuali fakta bahwa jumlah tentara Myanmar meningkat dari 200.000 menjadi hampir 480.000 personel selama periode 1988 dan 2007. Dengan sendirinya, cengkeramannya makin kuat dan dalam di semua sektor.

Dalam situasi demikian, perubahan adalah ilusi. Maka, menuntut perubahan hanyalah kesia-siaan, semata-mata mengundang malapetaka. Rakyat Myanmar yang 70 persen hidup dari bercocok tanam tahu persis bahwa senjata di tangan militer tidak membedakan biksu atau warga biasa, pria-wanita, dewasa atau anak-anak. Kecuali kawan atau lawan.

Inilah yang terjadi akhir September lalu ketika ribuan biksu dan mahasiswa nekat turun ke jalan menuntut perubahan. Militer menjawabnya dengan peluru dan menghajar siapa saja hingga babak belur.

Dalam bahasa Jenderal U Ne Win ketika menyampaikan pidato pengunduran dirinya (1988), “Jika tentara diturunkan menghadapi pengunjuk rasa, mereka akan menggunakan senjatanya. Diarahkan langsung membidik sasaran. Tentara tidak mengenal tradisi menembak ke udara.”

Masalahnya ternyata tidak berakhir sampai di situ. Aparat keamanan masih mengejar dan menciduk ribuan pengunjuk rasa. Agar mereka yang dianggap membandel menjadi jera selama-lamanya, interogator menggunakan terapi krematorium.

Arogansi militer

Mengapa militer sedemikian berkuasa di Myanmar?

Mirip TNI pada masa Orde Baru, angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) mengklaim dirinya sebagai institusi yang paling berjasa dalam perjuangan ataupun mempertahankan kemerdekaan. Menonjolkan prestasinya menyelamatkan negara, yang nyaris tercabik-cabik oleh pemberontakan Partai Komunis Burma dan lebih dari 20 kelompok etnis tahun 1950-an.

Di sisi lain, sipil dituding tidak becus memimpin. Elite politik gemar cakar-cakaran dan korup. Ketika situasi genting, menyerahkan tanggung jawab pada militer. Seperti dilakuan PM U Nu ketika menunjuk Kastaf AB Jenderal U Ne Win sebagai pelaksana, sementara PM (1958-1960).

Semua hal di atas menjadi alat pembenaran bagi Ne Win menggulingkan pemerintahan PM U Nu tahun 1962. Membubarkan parpol, kecuali yang dibentuknya sendiri, Partai Program Sosialis Burma. Sejak saat itu hingga sekarang militer berkuasa.

Junta kuasai bisnis

Masalah menjadi lebih runyam karena militer juga tampil sebagai kekuatan ekonomi yang tidak ada tandingannya. Diawali dengan mengambil alih pengelolaan aset eks-kolonial Inggris, seperti perusahaan pelayaran, perkebunan, gedung-gedung, dan beragam industri.

Di tengah memanasnya konflik bersenjata, bisnis militer justru tumbuh dan berkembang pesat. “Sambil menyelam minum air,” militer sekaligus melakukan illegal logging, penambangan batu mulia, membuka jalur penyelundupan, memungut “uang keamanan”, dan menguasai pemasaran komoditas setempat.

Zaman emas muncul setelah Ne Win melakukan kudeta dan bereksperimen membangun masyarakat sosialis ala Myanmar. Ia menasionalisasi semua perusahaan asing dan menyerahkan pengelolaannya kepada militer. Mengusir ratusan ribu warga turunan India dan Cina, yang pada waktu itu menguasai ekonomi Myanmar. Militer merampas semua harta benda mereka.

Rezim invalid

Sejak itu Ne Win mengisolasi Myanmar. Sejak itu pula ekonomi negara ini terjun bebas. Myanmar yang dahulu tingkat kesejahteraan rakyatnya di Asia berada di bawah Jepang, kini menjadi salah satu termiskin dan terkorup di dunia. Kinerja junta membuktikan rezim ini invalid.

Perubahan terjadi setelah Ne Win lengser tahun 1988. Junta militer yang berkuasa mulai membuka pintu terhadap wisatawan dan modal asing. Akan tetapi, bukan untuk memperbaiki nasib rakyat, melainkan kepentingan jaringan bisnis militer di sektor perhotelan, pariwisata, migas, batu mulia, perbankan, perkapalan, real estate, dan beragam industri.

Dalam hal ini, militer melihat jaringan bisnisnya sama seperti kekuasaannya sekarang, yakni hasil perjuangan sendiri, bukan dari rakyat. Maka, kedaulatan rakyat adalah hal yang aneh dan harus ditolak.

Yangon, Minggu – Pemerintah junta, Minggu (28/10), menuduh Amerika Serikat telah menghasut rakyat Myanmar untuk melancarkan unjuk rasa prodemokrasi bulan lalu. Menurut junta, aksi itu dilakukan AS karena negara adidaya tersebut ingin membentuk negara boneka di Myanmar.

“Protes yang terjadi di negeri (Myanmar) dibuat oleh penggertak yang suka berkoar-koar. (Mereka) memanfaatkan para pembangkang dan pengkhianat di pengasingan yang bersatu dengan komunis serta para perusak antipemerintah yang ada di dalam maupun di luar,” tulis harian berbahasa Myanmar, Ahlin Myanma, Minggu, dalam halaman komentarnya.

Istilah penggertak yang suka berkoar-koar ditujukan kepada Pemerintah AS, sedangkan istilah para pembangkang dan pengkhianat ditujukan kepada para aktivis prodemokrasi Myanmar.

Sang penulis yang menyebut dirinya Maung Pwint Lin atau “Orang yang Berbicara Blak-blakan” mengatakan, AS telah mencoba menghidupkan kembali kerusuhan tahun 1988 di Myanmar bersama para pembangkang di pengasingan.

Penulis menyebutkan, mayoritas rakyat Mynamar menolak unjuk rasa terhadap pemerintah. Hanya sebagian orang bodoh dan mudah tertipu yang mau turun ke jalan. Mereka adalah orang-orang yang telah dihasut perusahaan penyiaran asing, seperti BBC, Radio Free Asia, dan Voice of America yang didanai Pemerintah AS.

Tulisan di harian resmi pemerintah itu merupakan bagian dari propaganda junta militer Myanmar. Selain melalui surat kabar, pemerintah juga memasang papan reklame yang pesannya antara lain bertuliskan, “Mereka yang mempercayakan dirinya kepada AS adalah ’gagang kapak’.”

“Gagang kapak” adalah istilah yang sering digunakan junta untuk menyebut para boneka dan pengkhianat.

Gelombang unjuk rasa antijunta dimulai 19 Agustus lalu menyusul naiknya harga bahan bakar dan bahan kebutuhan pokok. Unjuk rasa diikuti puluhan ribu orang di Yangon termasuk para biksu.

Namun, unjuk rasa itu bisa diredam pasukan junta. Pemerintah mengatakan, pihaknya menewaskan 10 orang selama unjuk rasa berlangsung. Namun, kelompok-kelompok pembela HAM yakin jumlah korban yang dibunuh junta selama unjuk rasa mencapai 200 orang. Selain itu, junta menahan setidaknya 3.000 orang, termasuk para biksu.

Bersatu

Meski gelombang unjuk rasa bulan lalu gagal menjatuhkan junta, peristiwa itu telah memunculkan dinamika baru, yakni bersatunya para biksu dan aktivis prodemokrasi. Mereka dipersatukan oleh satu tujuan, yakni bagaimana menjatuhkan junta militer dari kekuasaannya.

“Kami harus bertahan dan memimpin,” ujar U Kovida, biksu muda yang menjadi pemimpin kunci unjuk rasa di Myanmar. Dia baru saja melarikan diri ke Thailand untuk menghindari kejaran junta. Di Thailand, dia bergabung dengan para veteran aktivis tahun 1988.

Mereka adalah para aktivis yang terlibat dalam kerusuhan prodemokrasi tahun 1988. Dalam peristiwa itu, junta Myanmar membantai sekitar 3.000 pengunjuk rasa dan menahan ribuan lainnya.

Sama seperti para biksu, veteran aktivis 1988 juga tetap memiliki semangat untuk menumbangkan pemerintahan junta militer. “Tentara sedang siap-siap memerintah negeri ini untuk jangka waktu lama hingga masa anak-cucu kami. Kami tahu bahwa kami harus bertindak,” ujar Hlaing Moe Than (37), aktivis yang pernah dipenjara junta selama delapan tahun.

Para aktivis dan para biksu yakin suatu saat junta Myanmar bisa ditumbangkan. Mereka menyambut baik tekanan internasional terhadap pemerintahan junta. Akan tetapi, mereka menegaskan bahwa junta akan dikalahkan oleh kekuatan dari dalam Myanmar sendiri. “Perjuangan ini harus dimenangkan dari dalam, tetapi kami membutuhkan dukungan internasional,” kata Hlaing. (AP/BSW)

Mata dunia tertuju ke Burma atau Myanmar. Gerakan rakyat di negeri itu, Minggu 23 September 2007, yang melibatkan 100.000 pengunjuk rasa, termasuk di dalamnya 20.000 biksu, dilibas junta militer dengan membunuh 200 pengunjuk rasa dan menahan 6.000 orang lainnya.
Demonstrasi itu merupakan puncak dari kekecewaan para biksu melihat rakyat Myanmar kian sengsara akibat kenaikan drastis harga BBM sejak pertengahan Agustus lalu. Gerakan diawali 5 September 2007 di Pakokku, 600 km sebelah utara Yangon oleh biksu dan rakyat. Dan puncaknya di Yangon dan Mandalay itu.
Tindakan represif junta militer memang mengundang keprihatinan masyarakat internasional. Bahkan para tokoh lintas agama kita juga turut berbicara mengecam tindakan kekerasan atas para pengunjukrasa.
Tetapi di depan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ibrahim Gambari, pemimpin junta Jenderal Senior Than Shwe menggambarkan situasi di Myanmar bisa dikendalikan. Pihak junta malah menuduh kekuatan neokolonialisme asing di belakang kekacauan di negeri itu.
Pilihan masa depan Myanmar kini terbelah dalam dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, junta militer tetap bersikap seperti sedia kala, yakni menghadapi aksi demonstrasi rakyat Myanmar dengan tindakan represif.
Untuk melakukan tindakan itu bukanlah hal sulit bagi junta militer, sebab mereka telah memiliki pengalaman menangani demonstrasi dengan rentetan senjata. Pada 1988, junta militer menumpas demonstrasi prodemokrasi yang digelorakan mahasiswa dengan dukungan para biksu. Akibatnya, 3.000 orang tewas. Itulah tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Myanmar.
Bisa dipastikan jika kemungkinan pertama ini yang terjadi, Myanmar akan tetap kembali menjadi negara tertutup. Sejak junta berkuasa di negeri itu pada 1962, kebijakan isolasionis memang menjadi andalan junta militer.
Dengan cara itu, junta berhasil melanggengkan dan menikmati kekuasaan. Mereka ogah berbagi kekuasaan (power sharing) dengan rakyat. Junta militer tak percaya pada kemampuan rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kekuasaan. Inilah sebenarnya problem utama Myanmar.

Keberpihakan Agama
Oleh karena tidak rela berbagi kekuasaan, kebijakan represif dan totaliter menjadi andalan untuk membungkam setiap gerakan prodemokrasi. Bahkan kemenangan partai politik Liga Nasional untuk Demokrasi pada 1988 dianulir junta militer. Aung San Suu Kyi, tokoh sipil penerima Nobel Perdamaian 1991, yang ”digadang-gadang” bisa menjadi andalan rakyat Myanmar sudah sejak 1992 berada dalam tahanan rumah.
Unjuk rasa ribuan biksu dan rakyat kali ini juga gagal total membawa angin perubahan di Myanmar, karena negeri itu tidak memiliki tokoh oposisi yang kuat, sedangkan dari kalangan biksu tidak ada yang semenonjol Kardinal Sin di Filipina yang pada tahun 1986 bisa menggulingkan Ferdinand Marcos bersama tokoh sipil Cory Aquino.
Kemungkinan kedua adalah junta militer Myanmar memenuhi tuntutan rakyat dan para biksu serta tekanan masyarakat internasional (PBB atau ASEAN) dengan mengundurkan diri dari tampuk kekuasaan. Tapi agaknya kemungkinan ini sangat kecil.
Meski masa depan Myanmar belum pasti, namun aksi puluhan biksu Myanmar kali ini tetap harus kita hargai, apalagi para biksu bisa dipastikan tidak punya agenda politik untuk berkuasa. Para biksu sampai berunjuk rasa, ada yang dipenjara, disiksa, bahkan meninggal dunia karena ingin menunjukkan pemihakan agama pada kaum lemah dan tertindas. Dalam konteks inilah, kita teringat akan Teologi Pembebasan yang sudah berkembang di Amerika Latin sejak 1960-an.
Sayang, ketika mendengar teologi pembebasan, publik negeri ini cenderung mengaitkannya dengan analisis Marxis atau komunisme seolah setiap tindakan kekerasan untuk menumbangkan kekuasan mendapatkan pembenaran dari agama atau Tuhan.
Sebenarnya teologi ini bermaksud memperjuangkan nasib kaum miskin atau kaum tertindas yang berada di dalam struktur tidak adil (semula dalam konteks Amerika Latin). Ketidakdilan yang terstruktur menyebabkan kaum lemah selalu dieksploitasi dan menjadi korban (A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation, tr. and rev., Maryknoll: Orbis, 1998, hlm 63f.).

Negeri Beragama
Lebih tegas lagi, Bapak Teologi Pembebasan Gustavo Gutierrez mengungkapkan teologi pembebasan adalah suatu refleksi ”yang berangkat sekaligus dari Injil dan pengalaman kaum pria atau wanita Amerika Latin yang hidup dalam penindasan dan hak-haknya dirampas dan arena kondisi itu kaum tertindas itu berpartisipasi dalam proses pembebasan”.
”Pembebasan” menjadi kata kunci. Dan pembebasan di sini bukan ide absurd, tapi merupakan bentuk praksis (teori sekaligus pratik mengupayakan pembebasan dari kondisi tertindas). Itulah definisi klasik teologi pembebasan.
Kembali ke konteks Myanmar, para biksu Myanmar merasa ada yang salah dalam praktik bernegara di negri itu. Rakyat kian tertindas oleh junta militer. Meski ajaran Buddha tidak menganjurkan para biksu untuk berpolitik praktis, tapi para biksu tidak bisa diam saja dalam acara harian mereka yang penuh dengan doa dan ritual.
Para biksu ingin bela rasa dan berempati dengan rakyat yang tertindas untuk beroleh pembebasan dari kondisi yang represif. Jadi meski para biksu Myanmar mungkin tak membaca Teologi Pembebasan dari Gutierrez, tapi mereka sudah melakukan praksis pembebasan.
Soal hasil akhir dari praksis itu gagal total tak jadi persoalan. Yang penting para biksu itu sudah menunjukkan keberpihakan agama pada kaum lemah.
Dalam konteks Indonesia, sebenarnya para agamawan juga tidak boleh puas dengan kondisi yang mapan dan aman di tempatnya. Masih ada 40 juta orang miskin, sementara rekor korupsi negri ini tetap tinggi di level dunia.
Ada kondisi tidak adil manakala sebagian penguasa, aparat, atau birokrat bisa memperkaya diri sambil mengeruk uang rakyat dengan cara tidak adil. Padahal uang yang dikorupsi seharusnya bisa dipakai untuk membuat rakyat miskin jadi kian sejahtera.
Fakta korupsi adalah sebuah ”malum” atau kondisi buruk di sebuah negeri yang mengklaim mayoritasnya beragama. Berarti harus ada bela rasa atau solidaritas para agamawan untuk kaum miskin kita. n

Penulis adalah teolog. Alumnus Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widyasasana Malang dan Seminari St Vincent de Paul. Tinggal di Surabaya.

Gerakan pembangkangan yang dimotori kalangan biksu itu membuat junta militer menjadi gerah dan terus terpojok oleh gelombang kecaman dunia internasional.

Suka atau tidak, junta merasa perlu membangun komunikasi politik, terutama dengan tokoh oposisi Aung San Suu Kyi yang berada dalam tahanan rumah, untuk meredam ketegangan.

Sekalipun gerakan pembangkangan dipatahkan secara keras bulan lalu, kebencian rakyat terhadap junta telah menjadi api dalam sekam. Lebih-lebih karena sedikitnya 10 orang tewas dan hampir 3.000 orang ditahan dalam pergolakan bulan lalu itu.

Sebelum api kebencian rakyat bergelora lagi secara terbuka, perlu kanalisasi yang antara lain dilakukan junta dengan bertemu Suu Kyi hari Kamis 26 Oktober di Wisma Negara, Yangon.

Hasil pertemuan Suu Kyi dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Aung Kyi, yang ditunjuk pemimpin junta Jenderal Than Shwe, itu tidak diumumkan. Setelah pertemuan, Aung Kyi kelihatan tersenyum lebar, sementara Suu Kyi tampak dingin, yang mengisyaratkan tidak adanya terobosan.

Meski demikian, pertemuan itu termasuk perkembangan positif karena sejauh ini junta sangat enggan bertemu dengan Suu Kyi yang diposisikan sebagai musuh politik yang sangat berbahaya.

Junta juga memperlihatkan sikap tidak peduli terhadap tekanan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan ASEAN bagi reformasi politik menuju demokrasi di negeri yang selama 45 tahun berada di bawah rezim militer itu. Tekanan berupa sanksi ekonomi dan militer tidak dihiraukan junta.

Rupanya junta tidak bisa lagi bersikap cuek setelah mendapat guncangan keras oleh gerakan pembangkangan sipil bulan lalu. Timbul semacam kekhawatiran, jangan-jangan gerakan pembangkangan itu hanya surut untuk sesaat, tetapi bisa kembali lagi dalam kekuatan yang lebih besar, yang dapat mengempaskan junta.

Gerakan pembangkangan bulan lalu merupakan isyarat buruk bagi junta. Sudah pasti pula situasi akan runyam jika muncul gelombang baru pembangkangan yang lebih hebat.

Sebelum keadaan menjadi runyam, kompromi politik memang dibutuhkan, yang menjamin dan memastikan proses perubahan bertahap agar tidak terjadi anarki yang merugikan masa depan negara-bangsa Myanmar. Kompas

Gambari tiba di New Delhi, Senin (22/10), dalam rangkaian tur ke negara-negara Asia guna menggalang tekanan terhadap junta. Gambari dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Manmohan Singh untuk mendesak India bergabung dengan upaya internasional menekan junta.

Kendati didesak banyak pihak, India tampaknya enggan mengambil tindakan keras terhadap Myanmar. Pasalnya, India telah menjalin hubungan ekonomi dan militer yang erat dengan junta selama satu dekade terakhir.

India memerlukan akses atas kekayaan gas alam Myanmar untuk memenuhi kebutuhan energi yang besar akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat. India juga perlu menjalin hubungan dengan Myanmar untuk mengimbangi pengaruh China.

Di tengah aksi protes menentang junta, India justru mengirim Menteri Perminyakan Murali Deora ke Myanmar untuk menandatangani perjanjian eksplorasi gas senilai 150 juta dollar AS. Tidak lama setelah junta menembaki pemrotes, India menyatakan tetap meneruskan rencana pembangunan pelabuhan di pantai barat laut Myanmar.

India juga mempertahankan hubungan militer dengan Myanmar untuk menghalangi kelompok separatis di timur laut India yang berbatasan dengan Myanmar.

Pekan lalu, PM Singh menegaskan penolakan untuk menjatuhkan sanksi bagi junta. “Myanmar adalah tetangga dekat kami dan kadang-kadang Myanmar tidak bisa memenuhi keinginan semua pihak,” kata Singh, seperti dikutip Indian Express.

India menyatakan telah melakukan diplomasi di belakang layar yang dianggap lebih efektif menekan junta daripada menjatuhkan sanksi.

Perang sipil

Di Singapura, Menteri Luar Negeri George Yeo kembali menekankan bahwa sanksi dan isolasi hanya akan mempersulit upaya rekonsiliasi di Myanmar. ASEAN juga tidak bisa mendepak Myanmar dari keanggotaan karena membahayakan masa depan kawasan Asia Tenggara.

“Tanpa junta militer, Myanmar bisa terjerumus dalam perang sipil. Myanmar memiliki banyak kelompok suku, beberapa di antaranya bersenjata dan dapat dengan mudah memulai pemberontakan di wilayah perbatasan,” kata Yeo di hadapan parlemen Singapura.

“Hal terakhir yang kita inginkan adalah situasi Yugoslavia atau Irak di pekarangan kita,” ujarnya. Yeo menambahkan, prioritas ASEAN saat ini adalah mendukung upaya mediasi yang dilakukan Gambari.

Sebagai ketua ASEAN, Singapura mengharapkan Myanmar menghadiri konferensi tingkat tinggi yang digelar di negara itu, November mendatang. Agenda KTT ASEAN adalah penandatanganan Piagam ASEAN guna membentuk badan hak asasi manusia. (ap/afp/reuters/fro)

Kantor berita Reuters menghitung sedikitnya 350 orang tewas dalam serangan bom bunuh diri sepanjang Juli-September 2007. Kebanyakan korban adalah anggota paramiliter dan polisi. Jumlah korban tewas semakin banyak menyusul serangan bom bunuh diri terakhir di Karachi, Kamis (18/10) malam waktu setempat, yang menewaskan 136 orang.

Serangan bom bunuh diri selama Juli 2007 terhitung paling parah dengan korban mencapai 140 orang tewas dalam 13 serangan. Antara serangan satu dan serangan berikutnya hanya berjarak satu atau dua hari.

Serangan terburuk terjadi pada 14 Juli saat pelaku bom bunuh diri menewaskan 24 anggota paramiliter di Waziristan Utara. Tiga serangan bom terpisah pada 19 Juli menewaskan sedikitnya 52 orang, yaitu 30 orang di kota Hub, tujuh orang di Hangu, dan 15 di Kohat.

Selama Agustus 2007, tiga serangan bom bunuh diri menewaskan sedikitnya 13 orang. Korban tewas hampir seluruhnya paramiliter dan polisi. Mereka diserang saat konvoi atau saat berada di pos pemeriksaan.

Tiga paramiliter tewas dalam serangan bom pada 20 Agustus dan lima tentara tewas dalam serangan atas konvoi di Waziristan pada 24 Agustus. Serangan pada 26 Agustus di Desa Swat menewaskan empat polisi.

Serangan pada bulan September 2007 juga meminta korban sedikitnya 61 orang tewas dalam empat serangan bom bunuh diri. Serangan terburuk terjadi di Rawalpindi dengan korban 25 orang tewas pada 4 September.

Tentara, paramiliter, dan polisi sering menjadi sasaran kelompok bersenjata yang memang tengah diburu militer. Namun, warga sipil pun tidak urung menjadi korban.

Operasi militer oleh Presiden Pervez Musharraf dalam menangani berbagai krisis di Pakistan hanya membawa keberhasilan jangka pendek. Sayangnya, operasi militer itu mendatangkan korban tewas lebih banyak, baik dari kalangan militer maupun sipil. (reuters/fro)

Kecaman datang dari banyak negara, antara lain Indonesia, Rusia, India, China, Afganistan, Australia, Jepang, AS, Perancis, Banglades, Inggris, Uni Eropa (UE), serta PBB. Pernyataan tertulis Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyebutkan, PBB mengecam serangan teroris yang menewaskan 136 orang dan melukai 387 orang itu. PBB yakin kekuatan politik mampu bertindak bersama-sama demi memperkuat kesatuan nasional.

Kecaman keras juga datang dari UE yang juga mendesak Pakistan segera menangkap pelaku peledakan bom. Hal serupa juga diungkapkan Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Departemen Luar Negeri Kristiarto Legowo. “Kami harap mereka yang bertanggung jawab dapat segera ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah RI juga menyampaikan simpati dan belasungkawa kepada pemerintah dan keluarga korban,” ujarnya.

China juga mengingatkan agar Pakistan tetap mempertahankan stabilitas pascaledakan. Sebagai rekan dekat Pakistan, juru bicara Deplu China Liu Jianchao berharap Pakistan mampu mempertahankan stabilitas sosialnya.

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy berharap dan mengingatkan Pakistan untuk memastikan agar proses persiapan pemilu legislatif bisa berjalan seperti rencana.

Dukungan dan simpati tak hanya datang dari negara kategori “teman”, tetapi juga dari negara yang sering terlibat pertikaian, seperti India yang kerap menuduh Pakistan melindungi kelompok perlawanan di Kashmir. “Terorisme seperti itu harus dilawan semua negara,” kata jubir Deplu India, Navtej Sarna.

Lawan terorisme

Selain mengecam peledakan bom itu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga meminta dunia bersatu melawan terorisme dan ekstremis. Seruan serupa juga datang dari Jepang. “Komunitas internasional harus kerja sama untuk menangani terorisme ini,” sebut pernyataan tertulis Jepang.

Serangan terorisme di Pakistan itu menurut Presiden Afganistan Hamid Karzai menjadi pengingat bagi komunitas internasional untuk serius menangani terorisme bersama-sama. “Peristiwa ini sekali lagi membuktikan bahwa kita harus memerhatikan masalah ini dengan serius,” ujarnya.

Pemerintah AS yang selama ini menganggap Pakistan sebagai rekan setia meminta agar peristiwa itu jangan menghambat pemilu. “Jangan biarkan ekstremis mengganggu,” kata juru bicara Badan Keamanan Nasional AS di Gedung Putih, Gordon Johndroe.

Hingga kini belum ada negara yang menuding kelompok tertentu sebagai pelaku peledakan. Hanya Australia, melalui Menlu Alexander Downer, yang buru-buru menuding jaringan Al Qaeda sebagai pelaku ledakan bom bunuh diri itu. (REUTERS/AFP/AP/LUK) Kompas

Pengumuman pembentukan komite perumus konstitusi, Jumat (19/10), dilakukan di tengah gencarnya tekanan internasional kepada junta untuk menghentikan kekerasan terhadap aktivis prodemokrasi. Stasiun televisi dan radio milik junta menyebutkan, komite itu terdiri atas 54 orang yang diketuai Hakim Agung Aung Toe dan Jaksa Agung Aye Maung sebagai wakilnya.

Selain militer, komite juga beranggotakan pegawai pemerintah, pensiunan dokter, dan dosen. Mereka bertugas merumuskan draf konstitusi baru, menyusul pembahasan panduan penyusunan konstitusi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.

Pengumuman itu tidak menyebutkan kapan komite mulai bekerja. Junta bersikukuh melaksanakan reformasi demokrasi menurut peta menuju demokrasi yang mereka rumuskan sendiri.

Langkah pertama dari tujuh langkah peta menuju demokrasi, yaitu menyusun panduan untuk konstitusi baru, dimulai tahun 1993 dan baru selesai bulan lalu. Junta menganggap pembentukan komite perumus konstitusi sebagai langkah kedua.

Langkah ketiga adalah draf konstitusi baru dan langkah keempat adalah pengajuan draf konstitusi itu dalam referendum nasional. Namun, junta tidak pernah menetapkan tenggat langkah-langkah tersebut.

Para pengamat menilai, panduan konstitusi baru, yang sebenarnya diinginkan untuk membentuk pemerintahan demokratis, justru memberi ruang lebih besar bagi militer untuk mencengkeram kekuasaan. Panduan itu juga melarang pemimpin oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi untuk maju dalam pemilu.

Seorang diplomat Asia di Yangon mengatakan, pembentukan komite perumus konstitusi merupakan isyarat yang dimaksudkan untuk mengurangi tekanan internasional. “Junta merasa harus menunjukkan kemajuan dalam peta menuju demokrasi untuk menjinakkan tekanan internasional,” katanya.

Tuduh AS

Tidak lama setelah junta menembaki biksu dan rakyat yang memprotes tingginya kenaikan harga bahan bakar minyak, September lalu, Amerika Serikat dan Uni Eropa mempertegas sanksi terhadap junta. PBB juga menekan junta agar segera berdialog dengan kelompok oposisi serta melepaskan tahanan politik.

Kemarin, junta menuduh AS melatih para biksu dan memaksa mereka menggelar protes menentang junta. “Perwakilan sebuah negara besar diam-diam memberi pelatihan kepada biksu muda,” demikian sebut surat kabar milik junta, New Light of Myanmar.

Di Washington, Tom Lantos, Ketua Komite Luar Negeri DPR AS, mengajukan sanksi baru bagi junta. Bentuknya adalah tekanan terhadap perusahaan minyak raksasa AS, Chevron, agar menarik investasi dari Myanmar.

Usulan sanksi itu akan mengakhiri penghapusan pajak yang selama ini dinikmati Chevron untuk penerimaan yang diperoleh dari proyek gas alam di Myanmar. Chevron juga dilarang membuat pembayaran apa pun kepada junta dari usaha patungan bersama perusahaan minyak Perancis, Total, PTT Exploration and Production milik Thailand, dan Myanmar Oil and Gas Enterprise milik Myanmar yang beroperasi di ladang gas alam di Yadana.

“Ini bukan perintah kepada Chevron untuk pergi dari Myanmar, tetapi ketentuan ini akan membuat mereka berpikir kembali tentang operasi mereka di negara itu,” kata seorang anggota Kongres kepada kantor berita Perancis, AFP.

Strategi serupa pernah diterapkan AS akhir 1980-an untuk memerangi apartheid di Afrika Selatan. (ap/afp/reuters/fro) Kompas

Pemerintah China menyatakan, penghargaan Medali Emas Kongres bagi Dalai Lama sangat merendahkan hubungan AS dan China. “Langkah AS itu adalah bentuk campur tangan terang-terangan atas urusan dalam negeri China dan merendahkan hubungan kedua negara,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Liu Jianchao.

Hari Rabu lalu, Presiden AS George W Bush menganugerahi Dalai Lama medali, penghargaan sipil tertinggi AS. Medali itu juga pernah diberikan kepada presiden pertama AS George Washington, Ibu Teresa, Paus Yohanes Paulus II, Nelson Mandela, dan pengarang Holocaust (Elie Wiesel).

Bush juga tampil berdampingan dengan Dalai Lama. Ini merupakan pemunculan pertama seorang Presiden AS bersama tokoh spiritual Tibet itu di depan publik.

China memperingatkan pemberian penghargaan kepada Dalai Lama membawa konsekuensi serius pada hubungan bilateral dengan AS. China selalu menyebut Dalai Lama sebagai separatis setelah melarikan diri dari Tibet menyusul invasi China ke daerah di pegunungan Himalaya itu pada 1950, di mana Hu Jintao (kini Presiden China) pernah terlibat.

“China mendesak AS mengambil langkah efektif segera untuk mencegah dampak buruk penghargaan itu dan bertindak konkret guna melindungi hubungan China-AS,” kata Liu.

Bush memuji Dalai Lama sebagai simbol universal perdamaian dan toleransi, seorang gembala bagi umatnya, dan penjaga api semangat rakyatnya. Bush tidak khawatir bahwa kehadirannya dalam penganugerahan penghargaan itu akan merusak hubungan dengan China.

“Saya mendukung kebebasan beragama, dia (Dalai Lama) mendukung kebebasan beragama. Saya ingin menghormati orang ini,” kata Bush di Gedung Putih.

Bush juga mengatakan akan terus mendorong Pemerintah China untuk menerima Dalai Lama dan berdialog dengan dia. Untuk sedikit mengurangi kemarahan China, Bush bertemu secara pribadi dengan Dalai Lama, Selasa, tanpa liputan media atau foto bersama untuk media.

Bahaya

Dalai Lama, peraih Nobel Perdamaian tahun 1989, berulang kali menekankan bahwa dia tidak menginginkan kemerdekaan Tibet, hanya sebatas “otonomi yang sebenarnya”. Dalam pidatonya di Capitol Hill, Dalai Lama menginginkan para pemimpin China mengenali persoalan besar di Tibet.

“Pesatnya pertumbuhan populasi China di Tibet membentuk lingkungan yang rentan dan menimbulkan bahaya nyata bahwa rakyat Tibet akan dikurangi hingga menjadi minoritas di tanah air mereka sendiri,” kata Dalai Lama.

Dalai Lama juga meminta rakyat AS meyakinkan China bahwa dia tulus dan tidak meminta kemerdekaan dari China. “Saya tidak memiliki maksud untuk menggunakan kesepakatan otonomi sebagai batu loncatan menuju kemerdekaan Tibet,” kata Dalai Lama di hadapan lebih dari 1.200 orang yang hadir, termasuk biksu-biksu Tibet, aktor Hollywood Richard Gere, dan pejabat AS. Dalai Lama merupakan penerima penghargaan Medali Emas Kongres ke-146.

Biksu berusia 72 tahun itu tinggal di pengasingan di India sejak tahun 1959 setelah sebuah pemberontakan yang gagal terhadap China yang memerintah Tibet dengan tangan besi. Dia memimpin pemerintahan Tibet dari pengasingan di India utara. Dia banyak diterima pemimpin dunia dan dianugerahi warga negara kehormatan, yang membuat China berang.

Tarik diri soal Iran

Sebagai bentuk protes pemberian penghargaan kepada Dalai Lama, China menarik diri dari pertemuan di mana negara-negara besar di dunia akan bertemu untuk membicarakan isu nuklir Iran, bulan ini.

China juga telah membatalkan dialog tahunan tentang hak asasi manusia dengan Jerman untuk menunjukkan kemarahan menyusul pertemuan Kanselir Jerman Angela Merkel dengan Dalai Lama, September 2007.

Sejumlah pengamat menilai, kadang-kadang Beijing menggunakan taktik penarikan diri dari dialog semacam itu untuk menghindari pertemuan yang tidak ingin dihadirinya.

Liu menolak saran Bush agar China menerima Dalai Lama di Beijing dan berdialog dengan dia. “Bagaimana China akan menangani isu Dalai Lama dan isu Tibet yang adalah urusan dalam negeri China? Rakyat China jauh lebih tahu daripada siapa pun juga dan kami tidak mau orang lain mengatakan apa yang harus kami lakukan,” ujarnya.

Liu menolak menjawab pertanyaan wartawan tentang bagaimana Pemerintah China akan menghadapi para aktivis politik selama berlangsungnya Olimpiade Beijing 2008. Dalai Lama berharap agar acara akbar olahraga dunia itu bisa membuat China menjadi lebih terbuka dan toleran. (ap/afp/reuters/fro) Kompas