Aspirasi Demokrasi di Myanmar

Gelombang protes rakyat berupa demonstrasi kini semakin meningkat di Yangon, ibu kota Myanmar dan beberapa kota lainnya di negeri itu. Junta yang didemo dan dikritik kemudian membalas dengan menangkapi ratusan demonstran yang terdiri atas rakyat sipil, mahasiswa dan belakangan para biksu Buddha. Rakyat menjadi semakin gelisah dan akhirnya nekat ikut berdemo dengan para biksu untuk meraih demokrasi.

Protes rakyat Myanmar justru bisa meluas ke seluruh negeri, setelah Junta Militer menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 500 persen, Agustus 2007. Protes dan gelombang demonstrasi ini bisa meletup menjadi anarkis, karena jalur-jalur demokrasi atau penyampaian aspirasi rakyat telah ditutup selama kurang lebih 17 tahun. Apalagi pemerintahan didominasi oleh militer dan mereka yang pro-junta.

Militer pimpinan Jenderal Tan Shwe mengambil alih kekuasaan, setelah tokoh pro-demokrasi Aung San Suu Kyi ditangkap dan dipenjarakan. Junta mengkudeta Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD-National League for Democracy), yang memenangkan Pemilu 1990. Pada tahun 1996 mahasiswa melancarkan demonstrasi besar, namun protes-protes berhasil dihentikan junta dengan peredaman dan kekerasan.

Bila sebelas tahun kemudian, muncul kembali protes dan para pemrotes adalah kalangan agama, yakni para biksu, maka dikhawatirkan aksi-aksi mereka akan mendapatkan dukungan luas. Bukanlah, para biksu mewakili moral rakyat Myanmar? Ini terbukti karena awalnya, yakni 19 Agustus 2007 jumlah pemrotes hanya seratusan orang, namun sekarang demo para ulama Buddha itu diikuti hingga 4.000-5.000 orang.

Tampaknya junta mulai kewalahan dan seperti biasa dalam kekhawatiran, tindakan yang dilakukan pemerintah totaliter tak lain adalah menghentikan protes dengan cara-cara kekerasan.

Militer Myanmar bukan tidak berupaya menenangkan kemarahan dan protes rakyat. Pada awal September junta mengadakan perundingan rahasia di pangkalan militer utara Yangon. Pertemuan dengan dipimpin Pejabat PM Thein Sein mengumumkan pada tanggal 3 September 2007, bahwa Konvensi Nasional berhasil menetapkan jalan ke-arah demokrasi.

Bahasa seremonial PM Thein Sein tentu harus dibaca secara mendalam. Pertama, Junta Myanmar ingin mengesankan kepada rakyatnya bahwa mereka ingin membangun kembali demokrasi, dan artinya menanggalkan perilaku totaliter atau militerisme dalam memerintah. Kedua, junta ingin mengumumkan kepada dunia luas, khususnya Amerika Serikat dan Barat yang selama ini mengecam sikap isolasionis junta, yang otoriter dan tetap menahan tokoh pro-demokrasi Aung San Suu Kyi. Ketiga, ingin menyatakan sikap percaya diri dengan mengatakan telah mengubah konstitusi yang selama 14 tahun cenderung totaliter, juga akibat dukungan dua negara besar Tiongkok dan India.

Indonesia dan ASEAN tidak akan mencampuri masalah-masalah domestik Myanmar, karena konsensus yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, ASEAN pasti berupaya dengan berbagai cara atau melalui berbagai forum musyawarah, untuk mendekati Myanmar sebagai sesama anggota ASEAN.

Amerika Serikat pendukung lembaga prodemokrasi NLD, sudah mengajukan masalah Myanmar ke Dewan Keamanan PBB, menjelang Sidang Majelis Umum PBB bulan September ini. Apa pun yang dilakukan tentu bukan untuk kepentingan junta, namun bagi kepentingan seluruh rakyat Myanmar dan juga kawasan ini.

Sumber: Surat Kabar Harian Suara Pembaruan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: