DK PBB Siapkan Tindakan Langsung terhadap Myanmar

Seorang ibu asal Myanmar bersama putranya sedang bersiap untuk ikut berdemonstrasi menentang junta militer yang menekan rakyat sipil, di depan kantor Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok, Thailand, Minggu (7/10).

Menghadapi kemarahan dunia yang terus meningkat atas kekerasan yang terjadi di Myanmar, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akhirnya menggelar pertemuan pada Senin (8/10). DK PBB yang beranggotakan 15 negara tengah menyusun draf pernyataan yang mengutuk represi brutal yang dilakukan oleh para penguasa Myanmar atas demonstrasi damai.

DK PBB juga mendesak junta militer agar segera menghentikan langkah-langkah represif, serta secepatnya membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi. Teks bersifat tidak mengikat, yang dirancang oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, itu telah disampaikan kepada seluruh anggota DK PBB pada Jumat (5/10) setelah para anggota dewan menyimak laporan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Ibrahim Gambari, tentang misi ke Myanmar.

Menurut sejumlah pejabat di DK PBB, terlepas dari protes seluruh dunia sebagai bentuk dukungan bagi gerakan prodemokrasi di Myanmar, draf akan diperlunak atas permintaan Tiongkok, Rusia, dan kemungkinan Indonesia.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri RI Kristiarto Legowo kepada SP mengatakan, Senin (8/10), pertemuan DK PBB pekan lalu hanya mendengarkan laporan hasil kunjungan Gambari ke Myanmar.

Sanksi

AS sebelumnya telah mengancam untuk mendesak pemberian sanksi PBB terhadap junta militer, termasuk embargo senjata, apabila mereka bersikeras menolak untuk menghentikan kekerasan terhadap gerakan prodemokrasi. Sanksi juga akan diberikan bila junta tidak mau bekerja sama dengan Gambari.

Tetapi, resolusi berisi sanksi apa pun tampaknya akan menghadapi perlawanan, bahkan kemungkinan kandas dihadang veto dari Tiongkok dan Rusia. Dua negara ini berpendapat gejolak di Myanmar, yang merupakan anggota ASEAN, adalah urusan internal negara itu dan tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan dan perdamaian baik di tingkat regional maupun internasional.

Seorang diplomat Barat mengatakan para pakar di DK PBB akan berupaya menggarap versi baru teks, yang kemudian akan disampaikan kepada para duta besar mereka di PBB untuk mendapatkan persetujuan. Tidak seperti resolusi, pernyataan kepresidenan (presidential statement) DK PBB membutuhkan persetujuan dari seluruh 15 anggota dewan untuk diadopsi. Para negara sponsor Barat berharap pernyataan kepresidenan dapat disetujui dalam beberapa hari mendatang.

Gambari mengatakan kesolidan DK PBB merupakan kunci untuk dapat mendorong otoritas Myanmar bergerak sejalan arah yang diinginkan oleh komunitas internasional. [AFP/E-9] AP/ Suara Pembaruan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: