Junta Bentuk Komite Konstitusi, DPR AS Tekan Chevron untuk Tarik Investasi dari Myanmar

yangon, jumat – Junta militer Myanmar mengumumkan telah membentuk komite untuk merumuskan konstitusi baru. Junta mengklaim langkah itu sebagai lanjutan dari peta menuju demokrasi.

Pengumuman pembentukan komite perumus konstitusi, Jumat (19/10), dilakukan di tengah gencarnya tekanan internasional kepada junta untuk menghentikan kekerasan terhadap aktivis prodemokrasi. Stasiun televisi dan radio milik junta menyebutkan, komite itu terdiri atas 54 orang yang diketuai Hakim Agung Aung Toe dan Jaksa Agung Aye Maung sebagai wakilnya.

Selain militer, komite juga beranggotakan pegawai pemerintah, pensiunan dokter, dan dosen. Mereka bertugas merumuskan draf konstitusi baru, menyusul pembahasan panduan penyusunan konstitusi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.

Pengumuman itu tidak menyebutkan kapan komite mulai bekerja. Junta bersikukuh melaksanakan reformasi demokrasi menurut peta menuju demokrasi yang mereka rumuskan sendiri.

Langkah pertama dari tujuh langkah peta menuju demokrasi, yaitu menyusun panduan untuk konstitusi baru, dimulai tahun 1993 dan baru selesai bulan lalu. Junta menganggap pembentukan komite perumus konstitusi sebagai langkah kedua.

Langkah ketiga adalah draf konstitusi baru dan langkah keempat adalah pengajuan draf konstitusi itu dalam referendum nasional. Namun, junta tidak pernah menetapkan tenggat langkah-langkah tersebut.

Para pengamat menilai, panduan konstitusi baru, yang sebenarnya diinginkan untuk membentuk pemerintahan demokratis, justru memberi ruang lebih besar bagi militer untuk mencengkeram kekuasaan. Panduan itu juga melarang pemimpin oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi untuk maju dalam pemilu.

Seorang diplomat Asia di Yangon mengatakan, pembentukan komite perumus konstitusi merupakan isyarat yang dimaksudkan untuk mengurangi tekanan internasional. “Junta merasa harus menunjukkan kemajuan dalam peta menuju demokrasi untuk menjinakkan tekanan internasional,” katanya.

Tuduh AS

Tidak lama setelah junta menembaki biksu dan rakyat yang memprotes tingginya kenaikan harga bahan bakar minyak, September lalu, Amerika Serikat dan Uni Eropa mempertegas sanksi terhadap junta. PBB juga menekan junta agar segera berdialog dengan kelompok oposisi serta melepaskan tahanan politik.

Kemarin, junta menuduh AS melatih para biksu dan memaksa mereka menggelar protes menentang junta. “Perwakilan sebuah negara besar diam-diam memberi pelatihan kepada biksu muda,” demikian sebut surat kabar milik junta, New Light of Myanmar.

Di Washington, Tom Lantos, Ketua Komite Luar Negeri DPR AS, mengajukan sanksi baru bagi junta. Bentuknya adalah tekanan terhadap perusahaan minyak raksasa AS, Chevron, agar menarik investasi dari Myanmar.

Usulan sanksi itu akan mengakhiri penghapusan pajak yang selama ini dinikmati Chevron untuk penerimaan yang diperoleh dari proyek gas alam di Myanmar. Chevron juga dilarang membuat pembayaran apa pun kepada junta dari usaha patungan bersama perusahaan minyak Perancis, Total, PTT Exploration and Production milik Thailand, dan Myanmar Oil and Gas Enterprise milik Myanmar yang beroperasi di ladang gas alam di Yadana.

“Ini bukan perintah kepada Chevron untuk pergi dari Myanmar, tetapi ketentuan ini akan membuat mereka berpikir kembali tentang operasi mereka di negara itu,” kata seorang anggota Kongres kepada kantor berita Perancis, AFP.

Strategi serupa pernah diterapkan AS akhir 1980-an untuk memerangi apartheid di Afrika Selatan. (ap/afp/reuters/fro) Kompas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: