Myanmar, Keberpihakan Agama pada Kaum Lemah

Oleh
Tom S Saptaatmaja

Mata dunia tertuju ke Burma atau Myanmar. Gerakan rakyat di negeri itu, Minggu 23 September 2007, yang melibatkan 100.000 pengunjuk rasa, termasuk di dalamnya 20.000 biksu, dilibas junta militer dengan membunuh 200 pengunjuk rasa dan menahan 6.000 orang lainnya.
Demonstrasi itu merupakan puncak dari kekecewaan para biksu melihat rakyat Myanmar kian sengsara akibat kenaikan drastis harga BBM sejak pertengahan Agustus lalu. Gerakan diawali 5 September 2007 di Pakokku, 600 km sebelah utara Yangon oleh biksu dan rakyat. Dan puncaknya di Yangon dan Mandalay itu.
Tindakan represif junta militer memang mengundang keprihatinan masyarakat internasional. Bahkan para tokoh lintas agama kita juga turut berbicara mengecam tindakan kekerasan atas para pengunjukrasa.
Tetapi di depan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ibrahim Gambari, pemimpin junta Jenderal Senior Than Shwe menggambarkan situasi di Myanmar bisa dikendalikan. Pihak junta malah menuduh kekuatan neokolonialisme asing di belakang kekacauan di negeri itu.
Pilihan masa depan Myanmar kini terbelah dalam dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, junta militer tetap bersikap seperti sedia kala, yakni menghadapi aksi demonstrasi rakyat Myanmar dengan tindakan represif.
Untuk melakukan tindakan itu bukanlah hal sulit bagi junta militer, sebab mereka telah memiliki pengalaman menangani demonstrasi dengan rentetan senjata. Pada 1988, junta militer menumpas demonstrasi prodemokrasi yang digelorakan mahasiswa dengan dukungan para biksu. Akibatnya, 3.000 orang tewas. Itulah tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Myanmar.
Bisa dipastikan jika kemungkinan pertama ini yang terjadi, Myanmar akan tetap kembali menjadi negara tertutup. Sejak junta berkuasa di negeri itu pada 1962, kebijakan isolasionis memang menjadi andalan junta militer.
Dengan cara itu, junta berhasil melanggengkan dan menikmati kekuasaan. Mereka ogah berbagi kekuasaan (power sharing) dengan rakyat. Junta militer tak percaya pada kemampuan rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kekuasaan. Inilah sebenarnya problem utama Myanmar.

Keberpihakan Agama
Oleh karena tidak rela berbagi kekuasaan, kebijakan represif dan totaliter menjadi andalan untuk membungkam setiap gerakan prodemokrasi. Bahkan kemenangan partai politik Liga Nasional untuk Demokrasi pada 1988 dianulir junta militer. Aung San Suu Kyi, tokoh sipil penerima Nobel Perdamaian 1991, yang ”digadang-gadang” bisa menjadi andalan rakyat Myanmar sudah sejak 1992 berada dalam tahanan rumah.
Unjuk rasa ribuan biksu dan rakyat kali ini juga gagal total membawa angin perubahan di Myanmar, karena negeri itu tidak memiliki tokoh oposisi yang kuat, sedangkan dari kalangan biksu tidak ada yang semenonjol Kardinal Sin di Filipina yang pada tahun 1986 bisa menggulingkan Ferdinand Marcos bersama tokoh sipil Cory Aquino.
Kemungkinan kedua adalah junta militer Myanmar memenuhi tuntutan rakyat dan para biksu serta tekanan masyarakat internasional (PBB atau ASEAN) dengan mengundurkan diri dari tampuk kekuasaan. Tapi agaknya kemungkinan ini sangat kecil.
Meski masa depan Myanmar belum pasti, namun aksi puluhan biksu Myanmar kali ini tetap harus kita hargai, apalagi para biksu bisa dipastikan tidak punya agenda politik untuk berkuasa. Para biksu sampai berunjuk rasa, ada yang dipenjara, disiksa, bahkan meninggal dunia karena ingin menunjukkan pemihakan agama pada kaum lemah dan tertindas. Dalam konteks inilah, kita teringat akan Teologi Pembebasan yang sudah berkembang di Amerika Latin sejak 1960-an.
Sayang, ketika mendengar teologi pembebasan, publik negeri ini cenderung mengaitkannya dengan analisis Marxis atau komunisme seolah setiap tindakan kekerasan untuk menumbangkan kekuasan mendapatkan pembenaran dari agama atau Tuhan.
Sebenarnya teologi ini bermaksud memperjuangkan nasib kaum miskin atau kaum tertindas yang berada di dalam struktur tidak adil (semula dalam konteks Amerika Latin). Ketidakdilan yang terstruktur menyebabkan kaum lemah selalu dieksploitasi dan menjadi korban (A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation, tr. and rev., Maryknoll: Orbis, 1998, hlm 63f.).

Negeri Beragama
Lebih tegas lagi, Bapak Teologi Pembebasan Gustavo Gutierrez mengungkapkan teologi pembebasan adalah suatu refleksi ”yang berangkat sekaligus dari Injil dan pengalaman kaum pria atau wanita Amerika Latin yang hidup dalam penindasan dan hak-haknya dirampas dan arena kondisi itu kaum tertindas itu berpartisipasi dalam proses pembebasan”.
”Pembebasan” menjadi kata kunci. Dan pembebasan di sini bukan ide absurd, tapi merupakan bentuk praksis (teori sekaligus pratik mengupayakan pembebasan dari kondisi tertindas). Itulah definisi klasik teologi pembebasan.
Kembali ke konteks Myanmar, para biksu Myanmar merasa ada yang salah dalam praktik bernegara di negri itu. Rakyat kian tertindas oleh junta militer. Meski ajaran Buddha tidak menganjurkan para biksu untuk berpolitik praktis, tapi para biksu tidak bisa diam saja dalam acara harian mereka yang penuh dengan doa dan ritual.
Para biksu ingin bela rasa dan berempati dengan rakyat yang tertindas untuk beroleh pembebasan dari kondisi yang represif. Jadi meski para biksu Myanmar mungkin tak membaca Teologi Pembebasan dari Gutierrez, tapi mereka sudah melakukan praksis pembebasan.
Soal hasil akhir dari praksis itu gagal total tak jadi persoalan. Yang penting para biksu itu sudah menunjukkan keberpihakan agama pada kaum lemah.
Dalam konteks Indonesia, sebenarnya para agamawan juga tidak boleh puas dengan kondisi yang mapan dan aman di tempatnya. Masih ada 40 juta orang miskin, sementara rekor korupsi negri ini tetap tinggi di level dunia.
Ada kondisi tidak adil manakala sebagian penguasa, aparat, atau birokrat bisa memperkaya diri sambil mengeruk uang rakyat dengan cara tidak adil. Padahal uang yang dikorupsi seharusnya bisa dipakai untuk membuat rakyat miskin jadi kian sejahtera.
Fakta korupsi adalah sebuah ”malum” atau kondisi buruk di sebuah negeri yang mengklaim mayoritasnya beragama. Berarti harus ada bela rasa atau solidaritas para agamawan untuk kaum miskin kita. n

Penulis adalah teolog. Alumnus Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widyasasana Malang dan Seminari St Vincent de Paul. Tinggal di Surabaya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: