Negara yang Dibajak Kelompok Serakah dan Bengis

Maruli Tobing

Kompas – Myanmar yang dijuluki Negeri Seribu Pagoda, simbol perdamaian dan kebersahajaan, ternyata jauh panggang dari api. Negeri ini sejak lama telah dibajak oleh kelompok orang-orang bengis dan serakah.

Perdamaian dan keheningan telah lenyap. Selama lebih dari 45 tahun rakyat hidup dalam ketakutan dan kepatuhan di bawah bayang-bayang teror negara.

Di Negeri Seribu Pagoda yang berpenduduk 53 juta jiwa ini, dengan 89 persen menganut agama Buddha, hampir tak ada gerak-gerik warga yang luput dari pengamatan polisi rahasia. Baik di tempat kerja maupun di kampus dan kuil. Pola rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), warisan tentara fasisme Jepang, termasuk salah satu mata dan telinga polisi rahasia.

Teror rezim militer Myanmar berhasil membelenggu rakyatnya hingga mirip terpidana. Mengubah negeri para biksu menjadi penjara raksasa. Kerja rodi adalah hal lumrah dan dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi, seperti halnya tanam paksa yang diberlakukan terhadap petani agar produksi tetap terjamin.

Teror dan penindasan mendorong ratusan ribu warga meninggalkan Myanmar. Sebagian memilih tinggal di kamp-kamp pengungsi yang tidak layak huni di perbatasan Banglades dan Thailand. Namun, di sini mereka bebas dari rasa takut dan kerja paksa.

Terapi krematorium

Di Banglades tercatat lebih kurang 200.000 umat Muslim asal Myanmar berstatus pengungsi. Di Thailand jumlahnya hampir, di luar 2 juta warga Myanmar yang bekerja secara legal atau ilegal.

Tragedi kemanusiaan di Myanmar sudah berlangsung dua generasi. Tidak seorang pun dapat memastikan kapan akan berakhir. Kecuali fakta bahwa jumlah tentara Myanmar meningkat dari 200.000 menjadi hampir 480.000 personel selama periode 1988 dan 2007. Dengan sendirinya, cengkeramannya makin kuat dan dalam di semua sektor.

Dalam situasi demikian, perubahan adalah ilusi. Maka, menuntut perubahan hanyalah kesia-siaan, semata-mata mengundang malapetaka. Rakyat Myanmar yang 70 persen hidup dari bercocok tanam tahu persis bahwa senjata di tangan militer tidak membedakan biksu atau warga biasa, pria-wanita, dewasa atau anak-anak. Kecuali kawan atau lawan.

Inilah yang terjadi akhir September lalu ketika ribuan biksu dan mahasiswa nekat turun ke jalan menuntut perubahan. Militer menjawabnya dengan peluru dan menghajar siapa saja hingga babak belur.

Dalam bahasa Jenderal U Ne Win ketika menyampaikan pidato pengunduran dirinya (1988), “Jika tentara diturunkan menghadapi pengunjuk rasa, mereka akan menggunakan senjatanya. Diarahkan langsung membidik sasaran. Tentara tidak mengenal tradisi menembak ke udara.”

Masalahnya ternyata tidak berakhir sampai di situ. Aparat keamanan masih mengejar dan menciduk ribuan pengunjuk rasa. Agar mereka yang dianggap membandel menjadi jera selama-lamanya, interogator menggunakan terapi krematorium.

Arogansi militer

Mengapa militer sedemikian berkuasa di Myanmar?

Mirip TNI pada masa Orde Baru, angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) mengklaim dirinya sebagai institusi yang paling berjasa dalam perjuangan ataupun mempertahankan kemerdekaan. Menonjolkan prestasinya menyelamatkan negara, yang nyaris tercabik-cabik oleh pemberontakan Partai Komunis Burma dan lebih dari 20 kelompok etnis tahun 1950-an.

Di sisi lain, sipil dituding tidak becus memimpin. Elite politik gemar cakar-cakaran dan korup. Ketika situasi genting, menyerahkan tanggung jawab pada militer. Seperti dilakuan PM U Nu ketika menunjuk Kastaf AB Jenderal U Ne Win sebagai pelaksana, sementara PM (1958-1960).

Semua hal di atas menjadi alat pembenaran bagi Ne Win menggulingkan pemerintahan PM U Nu tahun 1962. Membubarkan parpol, kecuali yang dibentuknya sendiri, Partai Program Sosialis Burma. Sejak saat itu hingga sekarang militer berkuasa.

Junta kuasai bisnis

Masalah menjadi lebih runyam karena militer juga tampil sebagai kekuatan ekonomi yang tidak ada tandingannya. Diawali dengan mengambil alih pengelolaan aset eks-kolonial Inggris, seperti perusahaan pelayaran, perkebunan, gedung-gedung, dan beragam industri.

Di tengah memanasnya konflik bersenjata, bisnis militer justru tumbuh dan berkembang pesat. “Sambil menyelam minum air,” militer sekaligus melakukan illegal logging, penambangan batu mulia, membuka jalur penyelundupan, memungut “uang keamanan”, dan menguasai pemasaran komoditas setempat.

Zaman emas muncul setelah Ne Win melakukan kudeta dan bereksperimen membangun masyarakat sosialis ala Myanmar. Ia menasionalisasi semua perusahaan asing dan menyerahkan pengelolaannya kepada militer. Mengusir ratusan ribu warga turunan India dan Cina, yang pada waktu itu menguasai ekonomi Myanmar. Militer merampas semua harta benda mereka.

Rezim invalid

Sejak itu Ne Win mengisolasi Myanmar. Sejak itu pula ekonomi negara ini terjun bebas. Myanmar yang dahulu tingkat kesejahteraan rakyatnya di Asia berada di bawah Jepang, kini menjadi salah satu termiskin dan terkorup di dunia. Kinerja junta membuktikan rezim ini invalid.

Perubahan terjadi setelah Ne Win lengser tahun 1988. Junta militer yang berkuasa mulai membuka pintu terhadap wisatawan dan modal asing. Akan tetapi, bukan untuk memperbaiki nasib rakyat, melainkan kepentingan jaringan bisnis militer di sektor perhotelan, pariwisata, migas, batu mulia, perbankan, perkapalan, real estate, dan beragam industri.

Dalam hal ini, militer melihat jaringan bisnisnya sama seperti kekuasaannya sekarang, yakni hasil perjuangan sendiri, bukan dari rakyat. Maka, kedaulatan rakyat adalah hal yang aneh dan harus ditolak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: